ASPEK PENATAAN RUANG DAN PERIJINAN UNTUK MELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

Nama (NPM) : 1. Aditiya Darmawan                     (10315165)

                          2. Bagas Bimantara                     (13315268)

                          3. Ilham Anugrah Widjaya            (13315268)

                          4. Sarah Dwikusuma H                (16315393)

                          5. Wisnu Maulana                        (17315190)

                          6. Yosua Manurung                      (17315294)

Dosen          : Efa Wahyuni, SE.

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS GUNADARMA

2018

ASPEK PENATAAN RUANG DAN PERIJINAN UNTUK MELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Januari 2016 tidak hanya menyoal ketentuan batasan dan perizinan. Perpres itu juga membahas ketentuan perihal tata ruang, penyediaan tanah, jaminan, dan pengadaan barang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dalam pasal 19 ayat (1) Perpres itu dilakukan dengan memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD), atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sementara pasal 19 ayat (2) mengatur ketentuan apabila Proyek Strategis Nasional berbenturan dengan rencana-rencana di atas. "Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang," bunyi Pasal 19 ayat (2) Perpres tersebut.

Sebenarnya ada berapa perizinan yang nyangkut dengan target yang kita kehendaki. Ada pun delapan izin itu sebagai berikut:

1.         Izin lingkungan setempat Izin ini terkait juga dengan UU Gangguan yang

dikeluarkan oleh pemda setempat.

2.         Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Keterangan ini dikeluarkan oleh

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

3.         Izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan Izin ini terutama diberlakukan

jika ada pengembang yang memakai lahan sawah untuk dikonversi menjadi perumahan.

4.      Izin prinsip Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

5.      Izin lokasi Izin ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan

          Pertanahan Nasional.

6.      Izin dari Badan Lingkungan Hidup atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Izin dari BLH merupakan pengganti Amdal. Jika lokasi yang digunakan cakupannya kecil, cukup mengurus izin Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL-UKL).

7.      Izin dampak lalu lintas Izin ini dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Jika

          perumahan mau dihubungkan dengan jalan arteri, pengembang harus memiliki izin ini.

8.      Pengesahan site plan Hasil perencanaan lahan (site plan) berfungsi untuk mengetahui pengaturan ruang yang akan digunakan saat perumahan dibangun. Izin ini diterbitkan oleh dinas pemerintah daerah setempat di bawah Kementerian PU-Pera.

Daftar Pustaka:

https://properti.kompas.com/read/2016/01/27/185326121/Perpres.No.3.2016.Atur.Tata.Ruang.Proyek.Strategis.Nasional